Dari 19 penerima gelar Pahlawan, ada 3 nama tokoh yang mempunyai jejak perjuangan di Madiun, beliau adalah:
Mr. Ali Sastroamidjojo, pernah mendapat tugas sebagai wakil walikota Madiun tahun 1939-1941, aktif dalam pergerakan nasional
Mayjend. Soengkono, berjasa dalam pembebasan Madiun 1948, aebagai gubernur jendral militer di Jawa Timur
K.H. Yusuf Hasyim, putra bungsu pendiri NU, Komandan hizbullah yang turut dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun.
Berdasarkan pengumuman yang disampaikan pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, yang disiarkan pada Selasa, 10 November 2026 dalam Youtube Sekretariat Negara, berikut daftar tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional 2026:
1. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara
2. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah dari Provinsi Riau
3. K.H. Wasyid dari Provinsi Banten
4. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta
5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Imam Santoso dari Provinsi DKI Jakarta
6. Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta
7. K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat
8. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat
9. R.M Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah
10. Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur
11. K.H. M Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur
12. Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur
13. Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur
14. Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur
15. Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur
16. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selartan
17. Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara
18. Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku
19. Mohammad Roem dari Provinsi DKI Jakarta
Mr. Ali Sastroamidjojo
Mr. Ali Sastroamidjojo (ejaan baru: Ali Sastroamijoyo) memang tercatat dalam sejarah pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Madiun.
Berikut adalah fakta sejarah mengenai jabatan beliau di Madiun beserta rekam jejaknya:
1. Jabatan di Madiun (Era Kolonial Hindia Belanda)
Menjelang berakhirnya masa kolonial Hindia Belanda dan sebelum masuknya masa pendudukan Jepang (sekitar tahun 1939–1941), Mr. Ali Sastroamidjojo berprofesi sebagai pengacara dan aktif dalam pergerakan nasional. Pada periode tersebut, ia ditunjuk sebagai Wakil Wali Kota Madiun (Loco-Burgemeester) serta terpilih menjadi anggota Dewan Kotapraja (Gemeenteraad) Jawa Timur mewakili Gerakan Rakyat Indonesia
2. Tokoh Bangsa dan Perdana Menteri Indonesia
Setelah Indonesia merdeka, karier politik Mr. Ali Sastroamidjojo melonjak di tingkat nasional dan internasional. Beberapa posisi krusial yang pernah beliau emban antara lain:
Perdana Menteri Indonesia: Menjabat sebanyak dua kali, yaitu pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955) dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957).
Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA): Beliau merupakan tokoh kunci sekaligus ketua dalam penyelenggaraan KAA di Bandung pada tahun 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung.
Diplomat Ulung: Menjadi Duta Besar Indonesia pertama untuk Amerika Serikat (1950–1953) serta Perwakilan Tetap Indonesia di PBB (1957–1960).
Mayjend Soengkono
Diabadikan menjadi nama jalan utama di kota Madiun, pejuang kelahiran Purbalingga, 1911 ini kiprahnya sebagai pejuang diawali tahun 1943, Soengkono masuk tentara PETA di Banyumas dan mengikuti latihan di Bogor. Awal tahun 1945 diangkat menjadi Chodancho (komandan kompi) dengan pangkat kapten dan ditempatkan di Daichi Daidan Surabaya. Ketika terjadi pemberontakan PETA di Blitar, Sungkono dicurigai dan “diamankan” di Renceitai Bogor.
Setelah proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, meskipun sudah Proklamasi, Jepang saat itu masih juga berkuasa. Maka pada bulan September 1945, Sungkono memimpin perjuangan pengambilan kekuasaan sekaligus melucuti senjata Jepang, ia mengajak mantan anggota PETA, Heiho, KNIL, dan pemuda pejuang bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Mereka bertugas merebut senjata dari tangan Jepang, agar pasukannya memiliki persenjataan yang lebih memadai. Soengkono kemudian diangkat menjadi komandan BKR Surabaya. Pada peristiwa Pertempuran Surabaya, Pelucutan senjata Jepang oleh BKR pimpinan Sungkono dilakukan dengan cara diplomasi, tanpa ada pertumpahan darah. Ia mengadakan pembicaraan dengan tentara Jepang yang dipimpin Iwabe. Lewat pembicaraan yang alot, akhirnya senjata bisa diperoleh.
Agar persenjataan pasukan BKR tidak dilucuti sekutu, penyerahan senjata dilakukan dengan cara sandiwara, seolah-olah mantan tentara PETA merampas senjata dari Jepang. Dengan demikian Jepang bisa mengatakan kepada sekutu, bahwa senjata mereka direbut oleh pemuda–pemuda Indonesia.
Menurut catatan, persenjataan dan peralatan perang Jepang yang diserahkan terdiri dari 19.000 senapan, 700.846 pistol otomatis, 422.700 senapan mesin ringan dan 480.504 senapan mesin sedang. Senjata lain berupa 148 pelempar granat, 17 meriam Infanteri, 63 mortir, 400 mortir baru, 1525 meriam anti tank, 62 kendaraan panser dan 1990 kendaraan bermotor.
Pada tanggal 3 Maret 1946, ia diangkat sebagai Panglima Divisi VII TKR, meliputi daerah Surabaya, Bojonegoro dan Madura. Tanggal 23 Mei 1946, terjadi daerah divisi dan Panglimanya. Sungkono menjadi panglima divisi VI TRI dengan nama Divisi Narotama, yang daerahnya meliputi Surabaya, Madura dan Kediri. Dengan pangkat kolonel, ia kemudian menjadi Ketua Gabungan Komando Pertahanan divisi – divisi V, VI, VII TRI Jawa Timur. Setelah Perjanjian Renville 17 Januari 1948 di Jawa Timur diadakan konsolidasi pasukan. Markas Besar Tentara (MBT) membentuk Dewan Tata Tertib Opsir Tinggi (DTTOT) di bawah pimpinan Mayor Jenderal A.H. Nasution dengan alasan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Darat. Sungkono diturunkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel. Ia menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang sama – sama berasal dari Kabupaten Purbalingga. Disarankan oleh Soedirman, untuk menerima dan tetap menunjukan ketaatan dan kepatriotannya.
Presiden Soekarno menyatakan SOB Negara Dalam Keadaan Bahaya (Staats van Oorlog en Beleg) dikerenakan pemberontakan PKI Madiun pimpinan Alimin dan Muso pada tanggal 18 September 1948. Untuk mengatasi pemberontakan PKI itu, Presiden Soekarno mengangkat Sungkono menjadi Gubernur Militer Jawa Timur dan pangkatnya dikembalikan menjadi Kolonel. Tugas utamanya adalah menumpas pemberontakan PKI Madiun. Dalam bulan Oktober 1948 pemberontakan itu berhasil ditumpas dan keamanan pulih kembali. Kolonel Sungkono kemudian dilantik menjadi Panglima Divisi I Djawa Timur.Baru satu setengah bulan menjabat Panglima, tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melakukan aksi militer. Pada bulan Januari, Pebruari 1948 pasukan Sungkono harus menghadapi dua front. Di satu sisi menghadapi Belanda, di sisi lain menghadapi pengacau di garis belakang yaitu TRIP Batalyon Zaenal dan batalyon 38 pimpinan Sabarudin. Kedua front itu ternyata bisa dimenangkan dan diselesaikan dengan baik. Yang pernah diucapkan Sungkono saat terjadi pertempuran 10 November 1945 akhirnya terbukti.
Tanggal 24 Desember 1949, ia kembali ke Surabaya sebagai pemenang. Komandan Divisi A Belanda Mayor Jenderal Baay secara resmi menyerahkan kota Surabaya kepada Panglima Divisi I Brawijaya Kolonel Sungkono. Menjelang pemulihan kedaulatan, ia mempelopori pembubaran Negara Jawa Timur dan Madura bentukan Belanda, untuk masuk ke Negara kesatuan RI. Tanggal 22 Pebruari 1950, Markas Divisi I dipindahkan dari Nganjuk ke Surabaya. Wikipedia
K.H. Yusuf Hasyim
Ketika usianya genap 16 tahun, bergabung ke Laskar Hizbullah Jawa Timur. Itu terjadi pada awal tahun 1945. Maklum karena pada waktu itu perang telah berkecamuk di mana-mana. Saat Resolusi Jihad dikeluarkan para ulama tanggal 22 Oktober 1945 – yang turut mendorong meletusnya peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya, Yusuf Hasyim terpilih sebagai Komandan Kompi Laskar Hizbullah Jombang. Itu pula yang membuat tentara Belanda merangsek ke Jombang dan meluluh-lantakkan kota santri.
Ketika Laskar Hisbullah dilebur ke dalam Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1947, Pak Ud – demikian panggilan karib Yusuf Hasyim – masuk menjadi tentara aktif dan mendapat pangkat letnan satu hingga pensiun. Dalam peristiwa Madiun 1948, Pak Ud menjadi salah satu komandan tempur yang berada di garis depan. Pak Ud bersama pasukannya berhasil menyelamatkan beberapa tokoh penting yang diculik PKI; seperti Kapten Hambali, KH Ahmad Sahal dan Pengasuh Pondok Modern Gontor Ponorogo, KH Imam Zarkasyi.
Pasca peristiwa berdarah G 30 S PKI, Pak Ud masih terus berjuang. Di samping pernah menjadi Ketua Wilayah Ikatan Bekas Pejuang Islam Indonesia Jawa Timur, juga bergabung dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor – sebagai Ketua I Pengurus Besar GP Ansor. Wikipedia, NU online