Tampilkan postingan dengan label sejarahmadiun. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label sejarahmadiun. Tampilkan semua postingan

Rabu, 11 November 2026

3 Pahlawan Nasional Kota Madiun

Dari 19 penerima gelar Pahlawan, ada 3 nama tokoh yang mempunyai jejak perjuangan di Madiun, beliau adalah:

  1. Mr. Ali Sastroamidjojo, pernah mendapat tugas sebagai wakil walikota Madiun tahun 1939-1941, aktif dalam pergerakan nasional

  1. Mayjend. Soengkono, berjasa dalam pembebasan Madiun 1948, aebagai gubernur jendral militer di Jawa Timur

  1. K.H. Yusuf Hasyim, putra bungsu pendiri NU, Komandan hizbullah yang turut dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, yang disiarkan pada Selasa, 10 November 2026 dalam Youtube Sekretariat Negara, berikut daftar tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional 2026:

1. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean dari Provinsi Sumatera Utara

2. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah dari Provinsi Riau

3. K.H. Wasyid dari Provinsi Banten

4. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin dari Provinsi DKI Jakarta

5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Imam Santoso dari Provinsi DKI Jakarta

6. Sutan Takdir Alisjahbana dari Provinsi DKI Jakarta

7. K.H. Abbas Abdul Jamil dari Provinsi Jawa Barat

8. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma dari Provinsi Jawa Barat

9. R.M Margono Djojohadikusumo dari Provinsi Jawa Tengah

10. Mr. Ali Sastroamidjojo dari Provinsi Jawa Timur

11. K.H. M Yusuf Hasyim dari Provinsi Jawa Timur

12. Letkol Moch. Sroedji dari Provinsi Jawa Timur

13. Mayjen TNI (Purn) Soengkono dari Provinsi Jawa Timur

14. Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Provinsi Kalimantan Timur

15. Drs. Franciscus Xaverius Seda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur

16. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Provinsi Sulawesi Selartan

17. Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) dari Provinsi Sulawesi Utara

18. Abdoel Moethalib Sangadji dari Provinsi Maluku

19. Mohammad Roem dari Provinsi DKI Jakarta

Mr. Ali Sastroamidjojo

Mr. Ali Sastroamidjojo (ejaan baru: Ali Sastroamijoyo) memang tercatat dalam sejarah pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Madiun.

Berikut adalah fakta sejarah mengenai jabatan beliau di Madiun beserta rekam jejaknya:

1. Jabatan di Madiun (Era Kolonial Hindia Belanda)

Menjelang berakhirnya masa kolonial Hindia Belanda dan sebelum masuknya masa pendudukan Jepang (sekitar tahun 1939–1941), Mr. Ali Sastroamidjojo berprofesi sebagai pengacara dan aktif dalam pergerakan nasional. Pada periode tersebut, ia ditunjuk sebagai Wakil Wali Kota Madiun (Loco-Burgemeester) serta terpilih menjadi anggota Dewan Kotapraja (Gemeenteraad) Jawa Timur mewakili Gerakan Rakyat Indonesia 

2. Tokoh Bangsa dan Perdana Menteri Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, karier politik Mr. Ali Sastroamidjojo melonjak di tingkat nasional dan internasional. Beberapa posisi krusial yang pernah beliau emban antara lain:

  • Perdana Menteri Indonesia: Menjabat sebanyak dua kali, yaitu pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955) dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956–1957).

  • Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA): Beliau merupakan tokoh kunci sekaligus ketua dalam penyelenggaraan KAA di Bandung pada tahun 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung. 

  • Diplomat Ulung: Menjadi Duta Besar Indonesia pertama untuk Amerika Serikat (1950–1953) serta Perwakilan Tetap Indonesia di PBB (1957–1960).

Mayjend Soengkono

Diabadikan menjadi nama jalan utama di kota Madiun, pejuang kelahiran Purbalingga, 1911 ini kiprahnya sebagai pejuang diawali tahun 1943, Soengkono masuk tentara PETA di Banyumas dan mengikuti latihan di Bogor. Awal tahun 1945 diangkat menjadi Chodancho (komandan kompi) dengan pangkat kapten dan ditempatkan di Daichi Daidan Surabaya. Ketika terjadi pemberontakan PETA di Blitar, Sungkono dicurigai dan “diamankan” di Renceitai Bogor.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, meskipun sudah Proklamasi, Jepang saat itu masih juga berkuasa. Maka pada bulan September 1945, Sungkono memimpin perjuangan pengambilan kekuasaan sekaligus melucuti senjata Jepang, ia mengajak mantan anggota PETA, Heiho, KNIL, dan pemuda pejuang bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Mereka bertugas merebut senjata dari tangan Jepang, agar pasukannya memiliki persenjataan yang lebih memadai. Soengkono kemudian diangkat menjadi komandan BKR Surabaya. Pada peristiwa Pertempuran Surabaya, Pelucutan senjata Jepang oleh BKR pimpinan Sungkono dilakukan dengan cara diplomasi, tanpa ada pertumpahan darah. Ia mengadakan pembicaraan dengan tentara Jepang yang dipimpin Iwabe. Lewat pembicaraan yang alot, akhirnya senjata bisa diperoleh.

Agar persenjataan pasukan BKR tidak dilucuti sekutu, penyerahan senjata dilakukan dengan cara sandiwara, seolah-olah mantan tentara PETA merampas senjata dari Jepang. Dengan demikian Jepang bisa mengatakan kepada sekutu, bahwa senjata mereka direbut oleh pemuda–pemuda Indonesia.

Menurut catatan, persenjataan dan peralatan perang Jepang yang diserahkan terdiri dari 19.000 senapan, 700.846 pistol otomatis, 422.700 senapan mesin ringan dan 480.504 senapan mesin sedang. Senjata lain berupa 148 pelempar granat, 17 meriam Infanteri, 63 mortir, 400 mortir baru, 1525 meriam anti tank, 62 kendaraan panser dan 1990 kendaraan bermotor.

Pada tanggal 3 Maret 1946, ia diangkat sebagai Panglima Divisi VII TKR, meliputi daerah Surabaya, Bojonegoro dan Madura. Tanggal 23 Mei 1946, terjadi daerah divisi dan Panglimanya. Sungkono menjadi panglima divisi VI TRI dengan nama Divisi Narotama, yang daerahnya meliputi Surabaya, Madura dan Kediri. Dengan pangkat kolonel, ia kemudian menjadi Ketua Gabungan Komando Pertahanan divisi – divisi V, VI, VII TRI Jawa Timur. Setelah Perjanjian Renville 17 Januari 1948 di Jawa Timur diadakan konsolidasi pasukan. Markas Besar Tentara (MBT) membentuk Dewan Tata Tertib Opsir Tinggi (DTTOT) di bawah pimpinan Mayor Jenderal A.H. Nasution dengan alasan reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Darat. Sungkono diturunkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel. Ia menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang sama – sama berasal dari Kabupaten Purbalingga. Disarankan oleh Soedirman, untuk menerima dan tetap menunjukan ketaatan dan kepatriotannya.

Presiden Soekarno menyatakan SOB Negara Dalam Keadaan Bahaya (Staats van Oorlog en Beleg) dikerenakan pemberontakan PKI Madiun pimpinan Alimin dan Muso pada tanggal 18 September 1948. Untuk mengatasi pemberontakan PKI itu, Presiden Soekarno mengangkat Sungkono menjadi Gubernur Militer Jawa Timur dan pangkatnya dikembalikan menjadi Kolonel. Tugas utamanya adalah menumpas pemberontakan PKI Madiun. Dalam bulan Oktober 1948 pemberontakan itu berhasil ditumpas dan keamanan pulih kembali. Kolonel Sungkono kemudian dilantik menjadi Panglima Divisi I Djawa Timur.Baru satu setengah bulan menjabat Panglima, tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melakukan aksi militer. Pada bulan Januari, Pebruari 1948 pasukan Sungkono harus menghadapi dua front. Di satu sisi menghadapi Belanda, di sisi lain menghadapi pengacau di garis belakang yaitu TRIP Batalyon Zaenal dan batalyon 38 pimpinan Sabarudin. Kedua front itu ternyata bisa dimenangkan dan diselesaikan dengan baik. Yang pernah diucapkan Sungkono saat terjadi pertempuran 10 November 1945 akhirnya terbukti.

Tanggal 24 Desember 1949, ia kembali ke Surabaya sebagai pemenang. Komandan Divisi A Belanda Mayor Jenderal Baay secara resmi menyerahkan kota Surabaya kepada Panglima Divisi I Brawijaya Kolonel Sungkono. Menjelang pemulihan kedaulatan, ia mempelopori pembubaran Negara Jawa Timur dan Madura bentukan Belanda, untuk masuk ke Negara kesatuan RI. Tanggal 22 Pebruari 1950, Markas Divisi I dipindahkan dari Nganjuk ke Surabaya.  Wikipedia

K.H. Yusuf Hasyim

Ketika usianya genap 16 tahun, bergabung ke Laskar Hizbullah Jawa Timur. Itu terjadi pada awal tahun 1945. Maklum karena pada waktu itu perang telah berkecamuk di mana-mana. Saat Resolusi Jihad dikeluarkan para ulama tanggal 22 Oktober 1945 – yang turut mendorong meletusnya peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya, Yusuf Hasyim terpilih sebagai Komandan Kompi Laskar Hizbullah Jombang. Itu pula yang membuat tentara Belanda merangsek ke Jombang dan meluluh-lantakkan kota santri.

Ketika Laskar Hisbullah dilebur ke dalam Tentara Nasional Indonesia pada tahun 1947, Pak Ud – demikian panggilan karib Yusuf Hasyim – masuk menjadi tentara aktif dan mendapat pangkat letnan satu hingga pensiun. Dalam peristiwa Madiun 1948, Pak Ud menjadi salah satu komandan tempur yang berada di garis depan. Pak Ud bersama pasukannya berhasil menyelamatkan beberapa tokoh penting yang diculik PKI; seperti Kapten Hambali, KH Ahmad Sahal dan Pengasuh Pondok Modern Gontor Ponorogo, KH Imam Zarkasyi.

Pasca peristiwa berdarah G 30 S PKI, Pak Ud masih terus berjuang. Di samping pernah menjadi Ketua Wilayah Ikatan Bekas Pejuang Islam Indonesia Jawa Timur, juga bergabung dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor – sebagai Ketua I Pengurus Besar GP Ansor. Wikipedia, NU online

Minggu, 01 November 2026

Lubang Pembantaian di Desa Nglopang


Di lereng tebing di Lembah Parang, Madiun, peristiwa horor pernah terjadi. Jerit kematian pernah terdengar. Di lereng tebing itu, kebengisan dicatat sejarah

Buku,"Lubang-lubang pembantaian: petualangan PKI di Madiun," yang disusun Tim Jawa Pos, menceritakan tahun 1948, PKI memberontak. Dari Madiun, Republik Soviet Indonesia coba didirikan. Ditegakkan dengan senjata dan juga kekejaman. 

Di lereng tebing di Lembah Parang, Madiun, saat PKI memberontak di Madiun, orang - orang komunis membuat lubang - lubang yang kemudian jadi tempat untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. 

Lubang-lubang ini dipakai sebagai tempat untuk membantai para kepala desa. Lubang horor itu terletak di Desa Nglopang, Kecamatan Parang, Magetan. 

Lubang pembantaian di Desa Nglopang tersebut berada di tengah hutan yang ditumbuhi pohon jati dan mahoni. 

Untuk sampai ke Nglopang sedikitnya harus ditempuh jarak sekitar 7 kilometer dari jalan besar Parang-Magetan. 

Di sebelah utara Nglopang, terdapat Gunung Bungkuk yang gersang dan terjal. 

Di sebelah selatan ada Gunung Kapur Sampung yang sudah masuk wilayah Kabupaten Ponorogo. 

Di sebelah Barat, terdapat Gunung Gedong Giyono dan Gunung Blego. Sedang di sebelah timur melingkar hutan jati kawasan Sampung. Pada tahun 1948 saat PKI meletuskan pemberontakan, daerah tersebut sangat terpencil.  

Desa yang terletak di lereng gunung kapur itu sangat tandus. Namun justru oleh sebab itu Nglopang menjadi strategis bagi FDR/PKI untuk dijadikan tempat pembantaian. 

Mengutip buku yang disusun Tim Jawa Pos, di Nglopang sendiri sedikitnya ditemukan dua lubang pembantaian yang masing-masing berisi enam jenazah. 

Korban-korban yang dibantai di dua lubang itu sebagian besar adalah para kepala desa di Kecamatan Parang. Bahkan Camat Parang R Margono pun disembelih di tempat tersebut. 

Lubang Nglopang pertama, sesuai dengan pengakuan para algojo FDR/PKI yang tertangkap ketika itu, berisi sedikitnya enam orang korban. 

Mereka yang menjadi korban dan dikubur di lubang yang terletak di pinggir jurang tersebut oleh FDR/PKI adalah R Margono camat Parang, Irawan staf Kecamatan Parang, Gendut guru Sekolah Rakyat III Parang asal Plaosan, Diyun kepala desa Bungkuk, Kasan Kasiroen Tokoh PNI desa Bungkuk.dan Soero petani asal Bungkuk.

Di lubang Nglopang kedua, kira-kira berjarak 50 meter di sebelah selatan lubang pertama terkubur jenasah Koesno kepala desa Sayutan, Sobiran kepala desa Mategal, Soeladjo anggota dewan desa Mategal, Mangoen Arso kepala desa Pragak, Saiman modi Joketro dan Soetokarjo petani asal Parang.

Berbeda dengan lubang-lubang pembantaian di Soco dan Cigrok yang merupakan sumur tua, lubang pembantaian di Nglopang semula merupakan selokan kering. 

Selokan tersebut dimanfaatkan FDR/PKI untuk membantai tokoh-tokoh masyarakat, pegawai pemerintah, dan pamong desa waktu itu. Setelah dipakai sebagai lubang pembantaian, selokan tersebut ditimbuni tanah begitu saja. 

Selasa, 12 Agustus 2025

Mr. dr. R. Ng. Soebroto, Walikota Pribumi Pertama di Hindia Belanda

Mr. dr. R. Ng. Soebroto, Walikota Pribumi Pertama di Hindia Belanda
by Achmad Budiman 

“Mr. dr. R. Ng. Soebroto” lahir di Pasuruan, 21 Januari 1894. Termasuk dalam “Ahli Hukum” pribumi terkemuka, yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setelah menyelesaikan Sekolah Hukum di Batavia, dan bertugas di pengadilan selama beberapa tahun, melanjutkan studinya di Belanda. Meraih gelar doktor di sana dan kemudian melanjutkan kariernya di tanah air.

Di awal karirnya, bapak Soebroto menjabat berbagai jabatan di bidang hukum, terakhir sebagai wakil ketua pengadilan di Jember. Pada tahun 1922 ia berangkat ke Belanda dengan tugas belajar, dan pada Juli 1924, ia mengambil gelar masternya dalam Hukum Belanda di Leiden.

Pada bulan September 1925, ia memperoleh gelar “Doktor” dengan disertasi berjudul “Indonesische Sawahverpanding“. Beberapa bulan kemudian, ia mengambil gelar “Master” dalam hukum Belanda dan Hindia. Sejak saat itu ia berhak menyandang nama dan gelar “Mr. dr. R. Ng. Soebroto“. Gelar “Mr.” pada zaman Belanda artinya bukan “Mister” apalagi “Meneer“, melainkan singkatan dari “Meester in de Rechten” atau diterjemahkan “Magister dalam Hukum“.

Desertasi pak Soebroto, kelahiran Pasuruan (Jawa Timur), sewaktu mengambil gelar Doktor di universitas Leiden Belanda, dengan judul “Indonesische Sawah-Verpanding”.

Kembali ke Hindia Belanda, pak Soebroto menjadi pejabat di Presiden Dewan Kehakiman di Surabaya. Saat itu ia juga bergabung dengan “Klub Studi” dengan “Dr. Soetomo“, bersama dengan tokoh-tokoh gerakan nasionalis lainnya. Kemudian juga bergabung dengan P. B. I. dan Parindra.

Para tokoh gerakan nasionalis pribumi, yang tergabung dalam “Klub Studi” dengan Dr. Soetomo (No. 5), termasuk Mr. dr. R. Ng. Soebroto (No. 7). Sumber foto : Nieuw Soerabaia. De geschiedenis van IndiĆ«’s voornaamste koopstad in de eerste kwarteeuw sedert hare instelling, 1906-1931 [1935]

Dengan menerima kursi anggota dewan kota Surabaya, pada tahun 1927, Soebroto memusatkan perhatiannya pada bidang desentralisasi. Pada tahun 1929, tahun lahir pemerintahan propinsi Jawa Timur, sampai tahun 1937, jabatannya adalah sebagai “Deputi” atau “Wakil“, di Departemen Administrasi Dalam Negeri. Selama Gubernur Jawa Timur tidak hadir karena sakit di tahun 1937, pak Soebroto cukup lama bertindak sebagai ketua Dewan Propinsi. Pak Soebroto juga menjabat sebagai “Anggota Dewan” di Batavia.

Walikota Pribumi Pertama

Dengan besluit Gubernur Jenderal tanggal 11 Januari 1939, pak Soebroto diangkat menjadi “Walikota Madiun“. Ketika pengangkatan beliau ini menjadi kenyataan, semua surat kabar pribumi menyambut dengan gembira, atas tindakan pemerintah tersebut. Berita ini juga banyak dimuat koran di negeri Belanda. Penunjukan ini adalah penunjukan pertama orang dari kalangan pribumi, pada jabatan yang hanya dipegang oleh orang Belanda. Yang memberi peluang baru bagi warga pribumi, serta memperkecil perbedaan warna kulit dan ras.

Mr. dr. R. Ng. Soebroto, walikota pribumi pertama (Madiun dan Bogor) di Hindia Belanda. Sumber : Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indiƫ, 12-01-1939

Pada 17 Maret 1941, beliau diangkat sebagai Walikota di “Buitenzorg” (sekarang disebut Bogor). Di kota ini, beliau juga orang pribumi pertama yang pernah menjabat sebagai walikota.

Manuscript kuno catatan karir Raden Ngabehi Mr. Soebroto sebagai PNS di masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang, beliau tetap walikota Bogor, dibawah Residen Jepang “Eisaku Ichii”. Setelah proklamasi kemerdekaan, perannya belum diketahui. Kabarnya beliau meninggal karena sakit, di kamp interniran republik di Tawangmangu (Solo), sekitar tahun 1947.

Kehidupan pribadi :

Belum diketahui banyak tentang kehidupan pribadi pak Soebroto, terutama saat di Pasuruan. Tetapi yang jelas, beliau banyak bertugas di Jawa Timur. Istri pertamanya adalah putri dari bupati Pasuruan “R. M. A. A. Soegondo“, yang juga berarti berkerabat dengan “Trah Soegondo“, dari keluarga kraton “Mangkunegaran“. Istri pertama ini dikabarkan meninggal di Bandung pada 1923. Kemudian pak Soebroto menikah dengan putri “K. P. H. Hadiwidjojo“, bernama “R. A. Koos Adrinah Sri Soelistyawati, cucu dari “Susuhunan Pakubuwono“. Saat itu pesta pernikahan dilakukan dengan sangat megah di kraton Solo.

Pak Soebroto dengan istri, ketika mewakili Gubernur Jawa Timur, meresmikan Jalan atau Jalur selatan Semeru (Zuid-Smeroeweg) dan Jembatan Besuk Koboan (terakhir dikenal sebagai jembatan Gladak Perak), pada tanggal 2 November 1934.

Dirangkum dari berbagai sumber di delpher.nl


Jumat, 02 Mei 2025

Panembahan Juminah


PANEMBAHAN JUMINAH

Terlahir dengan nama Raden Mas Bagus. Beliau putra Panembahan Senopati dari garwa permaisuri II  Raden Ayu Retno Dumilah, putri sulung Panembahan Timur, Adipati Madiun I. Panembahan Timur adalah putra bungsu Sultan Trenggana dengan GKR Pembayun putri Sunan Kalijaga.

Setelah dewasa Raden Mas Bagus  bergelar Pangeran Balitar I. Ketika saudara beliau Raden Adipati Pringgalaya wafat, Beliau menggantikan kedudukannya sebagai Bupati Madiun. Dan mendapat asma gelar baru yaitu Kanjeng Pangeran Adipati Jumina Petak / Adipati Mangkunegara I. Memerintah Madiun tahun 1601 s/ d 1613 M. Sebagai putra dari Permaisuri II, Pangeran Juminah sempat digadang gadang sebagai Raja Mataram selanjutnya menggantikan ayahandanya, Panembahan Senopati, tetapi akhirnya beliau diangkat sebagai Adipati Madiun.

Beberapa tahun setelah Panembahan Hadi Hanyokrowati wafat, Sultan Agung berkenan menikahkan Ibunda Beliau, Ratu Mas Hadi dengan KP Adipati Jumina Petak. Dan memberikan nama baru dengan sebutan Panembahan Juminah.

Dari pernikahan dengan Panembahan Juminah dengan Ratu Mas Hadi  menurunkan :
1. Raden Ayu Djurumayem menikah dengan Panembahan Jurumayem
2. Pangeran Adipati Balitar,beliau menurunkan Pangeran Tg Balitar Tumapel III yang dimakamkan di Kuncen Madiun, kemudian P. Tg. Blitar Tumapel III menurunkan P. Arya Blitar IV dimakamkan di astana Nitikan yogya.P.Arya Balitar IV menurunkan Raden Ayu Puger Garwa Sunan Pakubuwana I Kartasura  yang menurunkan Sunan Amangkurat IV.
3. Raden Haryo Suroloyo
4. Raden Ayu Kajoran menikah dengan Pangeran Kajoran menurunkan Putri yang kelak menjadi Istri Amangkurat I dan menurunkan Sunan Pakubuwana I

Panembahan Juminah juga seorang bangsawan yang cinta tanah air beliau rela untuk membela Keraton Mataram.Tahun 1629 Panembahan Juminah dan Tumenggung Singoranu dan prajurit  Mataram melakukan penyerbuan ke Batavia untuk menghalau V.O.C Kumpeni Belanda.

Ketika Sultan Agung membangun calon tempat peristirahatan terakhir beliau di Bukit Kabul, Panembahan Juminah mendapatkan tugas untuk mengawasi pembangunan komplek pemakaman tersebut. Ditengah proses pembangunan Astana Giriloyo, tahun 1632 Panembahan Juminah wafat dan dimakamkan di Astana Giriloyo tersebut.

Al Fatihah kagem Eyang Panembahan Juminah

Ditulis oleh K.R.T Koes Sajid Jayaningrat.
Dicopy dari Grup Kisah Sejarah Nusantara